Mengembangkan Asosiasi Woupits untuk Kelestarian Hutan Asmat

Pengetahuan dan keterampilan tradisional suku Asmat dalam hal mengukir dan memahat telah diakui sebagai kekayaan intektual yang berkontribusi terhadap keberlangsungan ekologi dan konservasi.

Secara turun temurun generasi suku Asmat belajar tentang keterampilan mengukir dan memahat. Dalam usia dini mereka memahami bahwa sebuah ukiran memiliki nilai sakral dan spiritual yang menghubungkan antara kehidupan masa lalu dan masa kini. Pemahaman terhadap dunia kosmo yang melampaui batas pikir manusia modern menujukkan satu hal nyata; kekinian bagi roh-roh masa lalu. Pemahaman itu kemudian mengkoneksikan para individu suku Asmat untuk menghargai alam -karena kepercayaan bahwa leluhur mereka berada di sana, mengamati dan memberi pengaruh-. Mereka yang memiliki keahlian mengukir disebut woupits.

Di sisi lain, kemampuan untuk memanfaatkan kayu dan dedaunan menjadi karya seni merupakan potensi ekonomi yang menjanjikan. Para pengukir dan penganyam memiliki dasar kuat untuk terus memproduksi karya yang diterima oleh pasar. Saat ini, sektor produk lokal ini tak terserap pasar secara maksimal, padahal terdapat ruang-ruang yang bisa di isi. Sejumlah tantangan menghadapi pengembangan produk lokal ini, seperti : target market (diperlukan kejelian melihat target pembeli. Siapa mereka, darimana saja, kemampuan beli dan sebagainya. Pada umumnya pembeli menginginkan standar originalitas, kualitas, ketersediaan barang dan keterbaharuan design tanpa meninggalkan otentisitas produk itu). Selanjutnya dukungan pemerintah dan koordinasi yang solid. Pemerintah berkewajiban untuk fokus pada aspek budaya dan bekerjasama dengan kelompok pengukir-penganyam untuk menciptakan ikon yang merepresentasikan ‘karya-karya Asmat’. Pemerintah juga seyogyanya berlaku sebagai regulator yang fokus melindungi dan melestarikan karya-karya seni dan budaya Asmat. Serta memahami ancaman, tantangan dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan karya-karya seni ini.

Konsistensi penerapan kebijakan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian kerja ini. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan nilai-nilai pendidikan di kelompok pekerja seni ini, sehingga pada akhirnya mereka tak hanya mendapatkan keuntungan dari karya seni mereka, tapi juga mendapatkan perlindungan semaksimal mungkin dari lembaga pemerintah. Kebijakan juga seharusnya berkorelasi dengan masa depan budaya Asmat. Pemerintah juga memiliki tantangan untuk menciptakan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan karya-karya seni Asmat. Hal lain adalah kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendorong pekerja seni dan budaya ini memahami bahwa mereka menghadapi persaingan yang tinggi di luar sana, dan karenanya harus terus melakukan inovasi dan menciptakan standar-standar tinggi terhadap produk mereka. Tugas selanjutnya adalah melindungi karya-karya ini dari pembajakan.

WWF-Indonesia dalam program Indonesian Forestry and Climate Support (IFACS) USAID memandang; upaya untuk memperbaiki mata rantai pasar dan peningkatan kesejahteraan pengukir dan penganyam berkorelasi erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan alam. WWF-Indonesia bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Kabupaten Asmat bekerja mendorong terbentukknya Asosiasi Pengukir yang kini memiliki keanggotaan sekitar 800an pengukir di seluruh Kabupaten Asmat.

Tugasasosiasi pengukir ini adalah mempromosikan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dimana pola ini sendiri menunjukkan bagian dari konservasi lokal Asmat, pemanfaatan kayu dalam jumlah terbatas, terseleksi dan dipenuhi pertimbangan arif. Bagi WWF-Indonesia, model pengelolaan lokal dan berbasiskan budaya ini patut untuk dipromosikan sebagai bagian dari agro ekosistem untuk memecahkan dilema konservasi yang rentan terjadi akibat pergeseran tata ruang. Kini dukungan lain yang perlu dikuatkan adalah kebijakan, sarana dan prasarana serta kerangka pengelolaan yang memberikan ruang sebesar-besarnya pada kelompok pengelola keterampilan tradisional ini.

 

Sumber dan Narasi oleh Indarwati Aminuddin – WWF Indonesia

KLHS Dalam Tata Ruang Asmat; Strategi Menuju Pembangunan Rendah Emisi, Sebuah Tantangan dan Peluang

Di pertengahan tahun 2013 ini, WWF-Indonesia site Asmat merangkum hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang secara spesifik memfokuskan prioritas wilayah berdasarkan zona hidrologi. Hasil KLHS ini direkomendasikan untuk terintegrasi dalam tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Asmat dengan pertimbangan bahwa Asmat meiliki karakteristik hidrologi yang mencakup ; (1) Zona pasang surut di sungai, banjir harian, pasang purnama dan topografi rendah, (2) Zona transisi fly digul dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, topografi di atas pasang surut, hambatan drainase yang meliputi lansekap pada zona plateu lama, lansekap teras muda dan kompleks, (3) Zona transisi pegunungan dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, banjir bandang, dengan topografi lereng, depresi, hambatan drainase dan sungai-sungai. Zona Hasil KLHS dapat dilihat pada keterangan di bawah1.

Dalam pemanfaatannya, zona-zona ini kemudian direkomendasikan masuk dalam tiga zona perencanaan makro yakni: Zona pengelolaan adaptif dan zona pengelolaan konservasi. Secara khusus zona pengelolaan konservasi di Asmat mencakup kawasan hutan lindung (SK Menhut No 782 tahun 2012, moratorium penundaan perubahan status hutan menurut Inpres No 6 tahun 2013 dan data HCVA). Sedangkan zona adaptif merupakan zona yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tekanan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sedang zona pengelolaan pesisir mencakup pemanfaatan pesisir yang mengacu pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti naiknya suhu permukaan laut, badai, dan sebagainya. Bila tiga zona itu diintegrasi dalam tata ruang Kabupaten Asmat, maka akan memberikan keuntungan pada lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di luar itu, KLHS membantu Kabupaten Asmat untuk menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Perencanaan makro di atas diusulkan setelah melalui sejumlah kajian dan sosialisasi. Pada 6 Juli 2013, konsultasi WWF-Indonesia, konsultan independen WWF dengan Kepala Lingkungan dan Kepala Bappeda, pada 12 Juli 2013 dijajaran SKPD, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP), serta asistensi terhadap Bappeda Kabupaten Asmat tentang perencanaan berdasarkan sumberdaya dan terakhir adalah berbagi isu tentang pendekatan KLHS dengan USAID IFACS wilayah Asmat pada 18 Juli 2013 yang disusul dengan pembahasan peran untuk penyusunan KLHS dan bagaimana mengintegrasikannya dalam Rencana Tata Ruang Asmat pada 22 Juli 2013.

1 (1) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Deep Peat and Floodplain, (2) Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Floodplain, lokasi hulu dari Rawa Baki, (3) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Braiding Rivers, (4) HP, HPK, Pertanian di zona Transisi Fly Digul: Lansekap Transisi Plateau-Teras, (5) HP, Pertanian di Zona Pasang Surut: Lansekap Pasang Surut, (6) Perkebunan, Pertanian di Zona Transisi Fly Digul: Lansekap Teras, (7) Pertanian di Zona Pasang Surut Lansekap Pasang Surut. Hutan Lindung, (8) Pengembangan di Baliem: Dampak ke hilir sungai, terutama Rawa Baki, (9) Potensi tambangan: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas, (10) Potensi tambangan batu bara: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas.

Mitigasi Perubahan Iklim : Memetakan Pangan Lokal Asmat

Sejumlah penelitian tentang sagu (Mclorxylon sp) Papua1 menunjukkan bahwa meski menjadi makanan utama dan terbukti tumbuh secara alami tanpa budidaya, namun Provinsi Papua tidak bisa mengelak dari kerawanan pangan kategori tinggi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir2. Penyebab kerawanan adalah ketidakseimbangan antara tingkat produksi sagu dengan jumlah konsumsi yang terjadi. Revolusi hijau, dimana produksi padi digenjot secara massal dan beras murah ada dimana-mana telah menggeser posisi sagu dan memicu ketergantungan masyarakat Papua terhadap beras-yang justru dari sisi geografis tak sesuai tumbuh di kondisi alam Papua yang cenderung rawa-rawa atau di dataran tinggi. Perluasan lahan padipun berpeluang mengubah tata air Papua. Kini, dalam rangka mengurangi tingkat kerawanan pangan dan kompleksitas perubahan iklim di Papua, terutama di Kabupaten Asmat, Pemerintah didorong mengimplementasikan kebijakan pengembangan budidaya makanan lokal –berbasiskan data akurat– di lokasi yang familiar dengan masyarakat adat.

Data Akurat Melalui Metode Pemetaan Partisipatif

WWF-USAID IFACS menilai, salah satu peluang untuk memperoleh data akurat tentang peta makanan lokal di dusun-dusun sagu adalah dengan mendorong pemetaan komunitas dengan metode SIG (Sistem Informasi Geografis). Sebagai contoh, dari 3 kampung; Tii, Sagapu, Tomor (Distrik Suru-suru) yang telah memanfaatkan program pemetaan komunitas, memperlihatkan data aktual akses masyarakat ke sumber makanan lokal mereka dan pola tradisional yang dilakukan untuk menjaga kawasan tersebut.

Di tahun 2009-2010, WWF Indonesia juga memetakan lokasi pertumbuhan sagu Asmat, di tempat dimana 12 Forum Adat Rumpun (FAR) berdomisili. Dari pemetaan tersebut terekam 304 ribu hektar dusun sagu dari total luas wilayah Asmat; 2,8 juta ha. Peta itu sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Peta ini tergolong akurat karena berbasiskan petunjuk masyarakat itu sendiri, dan dalam tekanan perubahan iklim yang cukup tinggi, petunjuk tersebut bisa digunakan untuk mempertahankan keberadaan pangan lokal agar dampak terburuk; kekurangan makanan bisa terhindarkan dan diantisipasi secara dini.

Sumber : narasi oleh I.Aminuddin-WWF Asmat, peta oleh W.Rumbiak, data oleh WWF Indonesia

—————————

1Rauf 2009, Novarianto 2003
2Badan Ketahanan Pangan. 2009. Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Indonesia.
http://bkp.deptan.go.id/file/petapangan/FSVA_Report.pdf

Pemetaan Partisipatif Komunitas

WWF-Indonesia program Sahul Papua mendorongkan terciptanya ruang diskusi untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan wilayah di Kabupaten Asmat. Langkah singkronisasi ini dilakukan melalui program pemetaan partisipatif yang melibatkan 12 Forum Rumpun Adat (FAR) Asmat. Program awal dimulai pada tahun 2006, dan mengikutsertakan satu rumpun yang berdomisili di sekitar Taman Nasional Lorentz, kawasan terproteksi yang diapit oleh dua kabupaten ; Kabupaten Asmat dan Wamena. Pemetaan bersama itu menghasilkan rancangan peta yang menyertakan kawasan adat seperti lokasi berburu, dusun sagu, sumber air bersih, lokasi persinggahan leluhur dan lokasi perjalanan leluhur. Di tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Asmat melegitimasi peta kawasan penting tersebut. Pengesahan itu sekaligus menjadi isyarat pengakuan dan peningkatan posisi tawar masyarakat Asmat untuk mengelola wilayahnya sendiri secara tradisional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2009-2010, WWF-Indonesia kembali mendorongkan pemetaan kawasan penting masyarakat adat yang melibatkan perwakilan dari 12 FAR Asmat. Proses ini secara langsung mengkoneksikan ide-ide lokal dengan proses pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Asmat. Langkah penting ini telah memberikan membantu penguatan perlindungan hak-hak adat dan pola kerja tradisional suku Asmat di wilayah yang dirancang untuk berkembang. Masuknya kawasan tradisional dan diakui oleh pemerintah telah meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam pembangunan yang seringkali terkait dengan pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dikenal sebagai masyarakat adat yang bergantung penuh dari alam sekitar, dan memiliki kepercayaan kental terhadap dunia lain yang mengambil porsi tersendiri dalam ruang kosmo, melahirkan pola pemanfaatan ruang yang unik dan tradisionil. Pola tradisionil bisa pada sejumlah aktivitas, misalnya membagi wilayah untuk tujuan bersama; berburu, menangkap ikan, mendirikan bangunan rumah dan pemanfaatan hasil hutan. Tiap klan atau marga memiliki porsi tersendiri terhadap wilayah yang telah dibagi tersebut. Pola ini menunjukkan bagaimana etika lokal dan kesadaran dalam menjaga ekosistem terbangun sejak dini dalam diri individu-individu Asmat. Ini kemudian relevan dengan program konservasi yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkuat pertahanan masyarakat Asmat dari tekanan perubahan iklim.

Kini, dukungan terhadap hak adat melalui pemanfaatan ruang dan wilayah bertambah kuat setelah munculnya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan hutan di kabupaten Asmat (SK Menhut 782, tahun 2012) bahwa 39 persen hutan lindung dan 12 persen kawasan konservasi itu di tambah moratorium Presiden tahun 2013 yang tak mengizinkan status perubahan kawasan. Kebijakan ini memberi keuntungan bagi masyarakat adat Asmat. Selain mendorong pemetaan partisipatif, WWF-Indonesia atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan USAID melalui program IFACS juga mendorong peningkatan kesadaran warga untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan mendapatkan benefit dari langkah-langkah perlindungan ekologi yang telah mereka lakukan turun temurun.

Sumber : narasi oleh Indarwati Aminuddin-WWF Asmat, data oleh Wika Rumbiak-WWF Indonesia