Mitigasi Perubahan Iklim : Memetakan Pangan Lokal Asmat

Sejumlah penelitian tentang sagu (Mclorxylon sp) Papua1 menunjukkan bahwa meski menjadi makanan utama dan terbukti tumbuh secara alami tanpa budidaya, namun Provinsi Papua tidak bisa mengelak dari kerawanan pangan kategori tinggi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir2. Penyebab kerawanan adalah ketidakseimbangan antara tingkat produksi sagu dengan jumlah konsumsi yang terjadi. Revolusi hijau, dimana produksi padi digenjot secara massal dan beras murah ada dimana-mana telah menggeser posisi sagu dan memicu ketergantungan masyarakat Papua terhadap beras-yang justru dari sisi geografis tak sesuai tumbuh di kondisi alam Papua yang cenderung rawa-rawa atau di dataran tinggi. Perluasan lahan padipun berpeluang mengubah tata air Papua. Kini, dalam rangka mengurangi tingkat kerawanan pangan dan kompleksitas perubahan iklim di Papua, terutama di Kabupaten Asmat, Pemerintah didorong mengimplementasikan kebijakan pengembangan budidaya makanan lokal –berbasiskan data akurat– di lokasi yang familiar dengan masyarakat adat.

Data Akurat Melalui Metode Pemetaan Partisipatif

WWF-USAID IFACS menilai, salah satu peluang untuk memperoleh data akurat tentang peta makanan lokal di dusun-dusun sagu adalah dengan mendorong pemetaan komunitas dengan metode SIG (Sistem Informasi Geografis). Sebagai contoh, dari 3 kampung; Tii, Sagapu, Tomor (Distrik Suru-suru) yang telah memanfaatkan program pemetaan komunitas, memperlihatkan data aktual akses masyarakat ke sumber makanan lokal mereka dan pola tradisional yang dilakukan untuk menjaga kawasan tersebut.

Di tahun 2009-2010, WWF Indonesia juga memetakan lokasi pertumbuhan sagu Asmat, di tempat dimana 12 Forum Adat Rumpun (FAR) berdomisili. Dari pemetaan tersebut terekam 304 ribu hektar dusun sagu dari total luas wilayah Asmat; 2,8 juta ha. Peta itu sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Peta ini tergolong akurat karena berbasiskan petunjuk masyarakat itu sendiri, dan dalam tekanan perubahan iklim yang cukup tinggi, petunjuk tersebut bisa digunakan untuk mempertahankan keberadaan pangan lokal agar dampak terburuk; kekurangan makanan bisa terhindarkan dan diantisipasi secara dini.

Sumber : narasi oleh I.Aminuddin-WWF Asmat, peta oleh W.Rumbiak, data oleh WWF Indonesia

—————————

1Rauf 2009, Novarianto 2003
2Badan Ketahanan Pangan. 2009. Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Indonesia.
http://bkp.deptan.go.id/file/petapangan/FSVA_Report.pdf

Pemetaan Partisipatif Komunitas

WWF-Indonesia program Sahul Papua mendorongkan terciptanya ruang diskusi untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan wilayah di Kabupaten Asmat. Langkah singkronisasi ini dilakukan melalui program pemetaan partisipatif yang melibatkan 12 Forum Rumpun Adat (FAR) Asmat. Program awal dimulai pada tahun 2006, dan mengikutsertakan satu rumpun yang berdomisili di sekitar Taman Nasional Lorentz, kawasan terproteksi yang diapit oleh dua kabupaten ; Kabupaten Asmat dan Wamena. Pemetaan bersama itu menghasilkan rancangan peta yang menyertakan kawasan adat seperti lokasi berburu, dusun sagu, sumber air bersih, lokasi persinggahan leluhur dan lokasi perjalanan leluhur. Di tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Asmat melegitimasi peta kawasan penting tersebut. Pengesahan itu sekaligus menjadi isyarat pengakuan dan peningkatan posisi tawar masyarakat Asmat untuk mengelola wilayahnya sendiri secara tradisional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2009-2010, WWF-Indonesia kembali mendorongkan pemetaan kawasan penting masyarakat adat yang melibatkan perwakilan dari 12 FAR Asmat. Proses ini secara langsung mengkoneksikan ide-ide lokal dengan proses pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Asmat. Langkah penting ini telah memberikan membantu penguatan perlindungan hak-hak adat dan pola kerja tradisional suku Asmat di wilayah yang dirancang untuk berkembang. Masuknya kawasan tradisional dan diakui oleh pemerintah telah meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam pembangunan yang seringkali terkait dengan pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dikenal sebagai masyarakat adat yang bergantung penuh dari alam sekitar, dan memiliki kepercayaan kental terhadap dunia lain yang mengambil porsi tersendiri dalam ruang kosmo, melahirkan pola pemanfaatan ruang yang unik dan tradisionil. Pola tradisionil bisa pada sejumlah aktivitas, misalnya membagi wilayah untuk tujuan bersama; berburu, menangkap ikan, mendirikan bangunan rumah dan pemanfaatan hasil hutan. Tiap klan atau marga memiliki porsi tersendiri terhadap wilayah yang telah dibagi tersebut. Pola ini menunjukkan bagaimana etika lokal dan kesadaran dalam menjaga ekosistem terbangun sejak dini dalam diri individu-individu Asmat. Ini kemudian relevan dengan program konservasi yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkuat pertahanan masyarakat Asmat dari tekanan perubahan iklim.

Kini, dukungan terhadap hak adat melalui pemanfaatan ruang dan wilayah bertambah kuat setelah munculnya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan hutan di kabupaten Asmat (SK Menhut 782, tahun 2012) bahwa 39 persen hutan lindung dan 12 persen kawasan konservasi itu di tambah moratorium Presiden tahun 2013 yang tak mengizinkan status perubahan kawasan. Kebijakan ini memberi keuntungan bagi masyarakat adat Asmat. Selain mendorong pemetaan partisipatif, WWF-Indonesia atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan USAID melalui program IFACS juga mendorong peningkatan kesadaran warga untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan mendapatkan benefit dari langkah-langkah perlindungan ekologi yang telah mereka lakukan turun temurun.

Sumber : narasi oleh Indarwati Aminuddin-WWF Asmat, data oleh Wika Rumbiak-WWF Indonesia