Pemetaan Partisipatif Komunitas

WWF-Indonesia program Sahul Papua mendorongkan terciptanya ruang diskusi untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan wilayah di Kabupaten Asmat. Langkah singkronisasi ini dilakukan melalui program pemetaan partisipatif yang melibatkan 12 Forum Rumpun Adat (FAR) Asmat. Program awal dimulai pada tahun 2006, dan mengikutsertakan satu rumpun yang berdomisili di sekitar Taman Nasional Lorentz, kawasan terproteksi yang diapit oleh dua kabupaten ; Kabupaten Asmat dan Wamena. Pemetaan bersama itu menghasilkan rancangan peta yang menyertakan kawasan adat seperti lokasi berburu, dusun sagu, sumber air bersih, lokasi persinggahan leluhur dan lokasi perjalanan leluhur. Di tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Asmat melegitimasi peta kawasan penting tersebut. Pengesahan itu sekaligus menjadi isyarat pengakuan dan peningkatan posisi tawar masyarakat Asmat untuk mengelola wilayahnya sendiri secara tradisional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2009-2010, WWF-Indonesia kembali mendorongkan pemetaan kawasan penting masyarakat adat yang melibatkan perwakilan dari 12 FAR Asmat. Proses ini secara langsung mengkoneksikan ide-ide lokal dengan proses pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Asmat. Langkah penting ini telah memberikan membantu penguatan perlindungan hak-hak adat dan pola kerja tradisional suku Asmat di wilayah yang dirancang untuk berkembang. Masuknya kawasan tradisional dan diakui oleh pemerintah telah meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam pembangunan yang seringkali terkait dengan pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dikenal sebagai masyarakat adat yang bergantung penuh dari alam sekitar, dan memiliki kepercayaan kental terhadap dunia lain yang mengambil porsi tersendiri dalam ruang kosmo, melahirkan pola pemanfaatan ruang yang unik dan tradisionil. Pola tradisionil bisa pada sejumlah aktivitas, misalnya membagi wilayah untuk tujuan bersama; berburu, menangkap ikan, mendirikan bangunan rumah dan pemanfaatan hasil hutan. Tiap klan atau marga memiliki porsi tersendiri terhadap wilayah yang telah dibagi tersebut. Pola ini menunjukkan bagaimana etika lokal dan kesadaran dalam menjaga ekosistem terbangun sejak dini dalam diri individu-individu Asmat. Ini kemudian relevan dengan program konservasi yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkuat pertahanan masyarakat Asmat dari tekanan perubahan iklim.

Kini, dukungan terhadap hak adat melalui pemanfaatan ruang dan wilayah bertambah kuat setelah munculnya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan hutan di kabupaten Asmat (SK Menhut 782, tahun 2012) bahwa 39 persen hutan lindung dan 12 persen kawasan konservasi itu di tambah moratorium Presiden tahun 2013 yang tak mengizinkan status perubahan kawasan. Kebijakan ini memberi keuntungan bagi masyarakat adat Asmat. Selain mendorong pemetaan partisipatif, WWF-Indonesia atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan USAID melalui program IFACS juga mendorong peningkatan kesadaran warga untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan mendapatkan benefit dari langkah-langkah perlindungan ekologi yang telah mereka lakukan turun temurun.

Sumber : narasi oleh Indarwati Aminuddin-WWF Asmat, data oleh Wika Rumbiak-WWF Indonesia

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *