KLHS Dalam Tata Ruang Asmat; Strategi Menuju Pembangunan Rendah Emisi, Sebuah Tantangan dan Peluang

Di pertengahan tahun 2013 ini, WWF-Indonesia site Asmat merangkum hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang secara spesifik memfokuskan prioritas wilayah berdasarkan zona hidrologi. Hasil KLHS ini direkomendasikan untuk terintegrasi dalam tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Asmat dengan pertimbangan bahwa Asmat meiliki karakteristik hidrologi yang mencakup ; (1) Zona pasang surut di sungai, banjir harian, pasang purnama dan topografi rendah, (2) Zona transisi fly digul dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, topografi di atas pasang surut, hambatan drainase yang meliputi lansekap pada zona plateu lama, lansekap teras muda dan kompleks, (3) Zona transisi pegunungan dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, banjir bandang, dengan topografi lereng, depresi, hambatan drainase dan sungai-sungai. Zona Hasil KLHS dapat dilihat pada keterangan di bawah1.

Dalam pemanfaatannya, zona-zona ini kemudian direkomendasikan masuk dalam tiga zona perencanaan makro yakni: Zona pengelolaan adaptif dan zona pengelolaan konservasi. Secara khusus zona pengelolaan konservasi di Asmat mencakup kawasan hutan lindung (SK Menhut No 782 tahun 2012, moratorium penundaan perubahan status hutan menurut Inpres No 6 tahun 2013 dan data HCVA). Sedangkan zona adaptif merupakan zona yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tekanan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sedang zona pengelolaan pesisir mencakup pemanfaatan pesisir yang mengacu pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti naiknya suhu permukaan laut, badai, dan sebagainya. Bila tiga zona itu diintegrasi dalam tata ruang Kabupaten Asmat, maka akan memberikan keuntungan pada lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di luar itu, KLHS membantu Kabupaten Asmat untuk menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Perencanaan makro di atas diusulkan setelah melalui sejumlah kajian dan sosialisasi. Pada 6 Juli 2013, konsultasi WWF-Indonesia, konsultan independen WWF dengan Kepala Lingkungan dan Kepala Bappeda, pada 12 Juli 2013 dijajaran SKPD, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP), serta asistensi terhadap Bappeda Kabupaten Asmat tentang perencanaan berdasarkan sumberdaya dan terakhir adalah berbagi isu tentang pendekatan KLHS dengan USAID IFACS wilayah Asmat pada 18 Juli 2013 yang disusul dengan pembahasan peran untuk penyusunan KLHS dan bagaimana mengintegrasikannya dalam Rencana Tata Ruang Asmat pada 22 Juli 2013.

1 (1) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Deep Peat and Floodplain, (2) Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Floodplain, lokasi hulu dari Rawa Baki, (3) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Braiding Rivers, (4) HP, HPK, Pertanian di zona Transisi Fly Digul: Lansekap Transisi Plateau-Teras, (5) HP, Pertanian di Zona Pasang Surut: Lansekap Pasang Surut, (6) Perkebunan, Pertanian di Zona Transisi Fly Digul: Lansekap Teras, (7) Pertanian di Zona Pasang Surut Lansekap Pasang Surut. Hutan Lindung, (8) Pengembangan di Baliem: Dampak ke hilir sungai, terutama Rawa Baki, (9) Potensi tambangan: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas, (10) Potensi tambangan batu bara: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas.