Seminar dan Diskusi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Wilayah Koridor RIMBA Berbasis Ekonomi Hijau

Pada tanggal 21 Agustus 2014 diadakan Seminar dan Diskusi “Pembangunan Desa Berkelanjutan di Wilayah Koridor RIMBA berbasis Ekonomi Hijau”. Kegiatan ini bertempat di Ruang Iris Hotel Mercure Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan SRRED-FI dimana salah satu kegiatan intinya adalah mengawal isu wilayah dan perdesaan.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari CEO WWF Indonesia, Dr. Efransjah dan dilanjutkan oleh sambutan dari Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dr. Ir. Budi Situmorang yang mewakili Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dimana pada kesempatan ini tidak dapat hadir.

Dalam sambutannya, Dr. Efransjah menyatakan apresiasinya terhadap SRRED-FI dimana wadah ini menjadi penting karena ketika berbicara pembangunan maka akan ada banyak perbedaan kepentingan. Forum ini mencoba memberikan wadah/ruang kepada semua pihak untuk berkontribusi dalam menata pembangunan. Untuk itu diperlukan model-model yang tepat yang dapat dilaksanakan pada desa-desa di Indonesia. Salah satu model yang akan dikembangkan adalah konsep RIMBA dimana koridor RIMBA (Riau, Jambi, Sumatera Barat) sudah disahkan di dalam Perpres No 13/2012 mengenai Penataan Ruang Pulau Sumatera.

Acara kemudian dilanjutkan menenai paparan lima Narasumber yang dimoderatori oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Dr. Ir. Ozwar Muazin. Narasumber pertama adalah Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak dedi Permadi yang membahas Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). Pada paparannya beliau menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip yang diusung oleh P2KPB. Program P2KPB telah dimulai dari tahun 2012, dan implementasi di tahun 2013 pada 7 Kabupaten di Indonesia dan dilanjutkan dengan 7 Kabupaten lainnya di tahun 2014/2015.

Paparan ke dua mengenai Model Pengelolaan Sektor Pertanian (di pedesaan) dalam rangka Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa oleh Dr. Ir. Abdul Basid yang dalam kesempatan ini mewakili Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya paparan oleh Prof. Dr. Hadi Alikodra, Senior Advisor WWF Indonesia yang membahas Penguatan Fungsi Hutan & Kapasitas Desa dalam Sistem DAS. Dr. John Patauw dari Pengairan Brawijaya memaparkan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro sebagai Sumber Energi Terbaharukan Desa. Paparan terakhir dari Dr. Nyoto Santoso, Staf Pengajar Fahutan IPB mengenai Sinergi Mengeola Koridor RIMBA berbasis DAS.

Sesi diskusi menghasilkan matriks para pihak dan inisiatof para pihak terkait perwujudan Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. Pengisian mencakup : (1) Apa yang dilakukan, (2) dimana lokasi dan (3) kapan akan mendeliver/didistribusikan beserta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan perdesaan berkelanjutan. Dokumen matriks ini dapat di unduh di menu dokumen pada website ini.

Pada hari berikutnya, pengurus SRRED-FI melanjutkan kegiatan kunjungan ke Kelok 9 untuk melihat dan berdiskusi mengenai pembangunan kelok 9. Jembatan Kelok 9 secara geografis berada di kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dibangun dengan sinergi tinggi bersama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Pemda setempat.

Jembatan Kelok 9 terletak diantara lembah kawasan pelestarian alam di bukit barisan yang memiliki pemandangan yang bagus dan dinilai memiliki potensi menjadi lokasi destinasi wisata baru bagi pengendara yang melewati tempat tersebut. Konsep Nature and Enginering in Harmony, suatu konsep yang menggabungkan alam (Taman Konservasi Nasional Bukit Barisan) dengan rekayasa teknologi dapat berpadu harmonis. Hal ini sesuai dengan program kerja SRRED-FI 2014/2015 yang mengusung Eco-construction.

Eco-construction dalam Pengembangan Wilayah dan Perdesaan yang Berkelanjutan

Pentingnya infrastruktur khususnya jalan untuk pengembangan suatu wilayah menjadi suatu keperluan dasar yang perlu dibangun untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah. Disaat yang sama kawasan konservasi sebagai area yang dilindungi memiliki proritas yang berbeda terhadap infrastruktur jalan terutama dalam pengelolaan kawasan.

Peningkatan kualitas jalan dan pengembangan jaringan jalan baru demi mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah seringkali memaksa pembukaan pada lahan-lahan yang berfungsi lindung. Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, pemerhati lingkungan dan pemerintah karena terjadi kasus dimana pembangunan jalan tidak bisa menghindari kawasan konservasi dan hal ini seringkali tidak berdasarkan perencanaan yang telah mempertimbangkan dampak negatif terhadap kawasan konservasi yang dilewati.

Jalan tengah antara kepentingan pembangunan ekonomi dan konservasi harus dicari. Untuk itu Forum Pengembangan Wilayah Perdesaan Berkelanjutan (SRRED-FI) mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Eco-construction dalam Pengembangan Wilayah dan Perdesaan yang Berkelanjutan” pada tanggal 14 Agustus 2014 bertempat di Hotel Ambhara Jakarta.

Direktur Binda II, Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum – Bapak Edison Bahal menerangkan tujuh pilar didalam program P2KPB dimana salah satunya adalah mengenai Infrastuktur (Urban – Rural Infrastructure). Menurut beliau, salah satu cara agar kawasan konservasi dapat terjaga sesuai fungsinya adalah dengan menguatkan infrastruktur desa dan desa – kota.

Direktur Bina Teknik, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam pertemuan ini diwakili oleh stafnya menyampaikan “Kriteria Teknik Lingkungan pada Sistem Jaringan Jalan”. Pada Permen PU No 19/PRT/M/2011 Pasal 59 disebutkan bahwa kelestarian lingkungan hidup wajib dipertimbangkan untuk setiap perencanaan teknis jalan; setiap perencanaan teknis jalan juga harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dr. Anshori Djausal dari Universitas Lampung memaparkan mengenai “Kajian Pembangunan Jalan di dalam Taman Nasional”. Dalam paparannya beliau menyatakan keprihatinan terhadap temuan lapangan di Taman Nasional Sebangau dimana Jalan Kabupaten yang sudah terealisasi sepanjang 22 Km tidak layak secara ekologi maupun ekonomi. Dalam pertemuan FGD ini, Dr. Anshori Djausal ditetapkan sebagai focal point untuk Eco-construction SRREDFI.

Berikut merupakan rencana tindak lanjut SRRED-FI :

  1. SRRED-FI akan menggunakan koridor RIMBA sebagai laboratorium sekaligus percontohan untuk menguatkan “Perencanaan dan Perancanga Eco-construction”. Berbagai studi terhadap segmen jalan yang memotong koridor RIMBA baik di kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi dapat dilakukan.
  2. Modul NSP/ Panduan pembanguna dari Ditjen Bina Marga diharapkan dapat dishare kepada forum.
  3. Menyusun suatu panduan bersama sebagai proses integrasi NSP dari kementerian sebagai paying bersama untuk mewujudkan struktur ruang yang sesuai dengan perencanaan penataan ruang.
  4. Membuat agenda secara bertahap (Road Map) untuk menyelesaikan dokumen panduan bersama.

Pelatihan Sistem Jaringan Penataan Ruang – Jambi

Dalam upaya mendukung pemerintah dalam implementasi terhadap tata ruang, WWF bersama Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan kegiatan Dialog Nasional Forum Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan pelatihan mengenai Sistem Jaringan Pentaan Ruang (SIGAPTARU).

Disadari bahwa tata ruang adalah milik bersama yang bisa diwujudkan hanya dengan keterlibatan semua pihak pengguna ruang. Untuk itu sistem Sigaptaru hadir menjawab tantangan implentasi terhadap rencana ruang yang telah disusun.

Kegiatan pelatihan Sigaptaru di Jambi pada tanggal 2 – 4 Juni 2014 merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Forum Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan Indonesia (SRRED-FI) yang sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta. Bertempat di Hotel Aston Jambi, pelatihan ini mengundang berbagai kalangan yaitu para akademisi, pemerintah daerah, asosiasi profesi dan LSM.

Acara pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi, Imron Rosyadi. Dalam sambutannya beliau menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan karena beliau menganggap isu tata ruang sangat menarik dan diperlukan sistem yang dapat mengawasi implementasi tata ruang. Beliau juga mengharapkan kegiatan ini dapat direplikasi pada kegiatan yang lain.

Selanjutnya Thomas Barano dari WWF Indonesia memberikan presentasi mengenai SRRED-FI. Dalam paparannya beliau menekankan bahwa Sigaptaru dapat menjadi penghubung Antara masyarakat di daerah dengan pengambil putusan dan para penegak hukum dibidang penataan ruang.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Ilka Petersen dari WWF Germany yang telah mendukung projek Sustainable Land Use (SULU) di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi baik secara teori dan penjelasan penggunaan Sigaptaru serta aplikasi android yang dinamakan OpenDataKit (ODK) sebagai aplikasi pendukung.

Hari kedua peserta pelatihan diajak untuk mempraktikan penggunaan ODK di lapangan. Peserta dibawa ke lokasi pabrik sawit, konsesi sawit, hutan akasia, hutan gambut, tambang pasir, dan cagar budaya Indonesia yaitu candi muaro jambi. Di setiap lokasi peserta mengambil koordinat dan memberikan rincian informasi serta mengambil gambar.

Hari terakhir peserta dibimbing untuk mengupload data-data hasil lapangan ke dalam website. Kemudian kegiatan ditutup oleh Adam Dixon dari WWF US dan Ilka Petersen dari WWF Germany yang dilanjutkan foto bersama.

Pelatihan Sistem Jaringan Penataan Ruang – Jakarta

Pada peluncuran Forum Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan (SRREDFI) pada tanggal 23 Mei 2013, diluncurkan pula sistem jaringan penataan ruang SIGAPTARU sebagai wadah komunikasi untuk memberikan informasi dan diskusi mengenai isu-isu kewilayahan dan tata ruang.

Untuk terus dapat mengupdate informasi terkait tata ruang dan isu terkait pengembangan wilayah dan perdesaan melalui SRRED-FI, dibutuhkan sinergi berbagai pihak baik dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, universitas dan LSM. Pengembangan kapasitas berbagai elemen tersebut dibutuhkan untuk mendukung tercapainya penataan ruang yang lebih baik. Sehingga pada tanggal 21 Mei 2014, dilakukan pelatihan SIGAPTARU bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Pelatihan ini menghadirkan berbagai narasumber yang aktif bekerja menggunakan tool spasial yaitu dari Badan Informasi Geospasial, Human Open Street Map (HOT), Jaringan Kesatuan Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan rekan-rekan dari WWF Indonesia, WWF US dan WWF Germany.

Di dalam pelatihan ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan rencana tata ruang yang sudah disusun. Selain itu dibangunnya Sigaptaru juga tidak terlepas dari tujuan untuk memetakan Local Knowledge Indonesia yang sangat disayangkan masih kurang mendapat perhatian.

Berbagai aplikasi pendukung Sigaptaru seperti menggunakan tool GIS (ArcGIS/QGIS, GeoODK), aplikasi Andoroid (ODK) secara singkat juga dipresentasikan pada pelatihan ini. Perlu diingat bahwa Sigaptaru tidak mengharuskan penggunanya untuk bisa menggunakan tool spasial (GIS).

Setelah dilakukan presentasi dan diskusi di kelas, peserta diajak mempraktekkan hasil teori yang diterima di lokasi terbuka yaitu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Setelah selesai mengambil data peserta kembali ke kelas dan dilakukan pelatihan bagaimana menginput data tersebut di Sigataru. Kegiatan ditutup oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.

Dialog Nasional Forum Pengembangan Wilayah & Perdesaan Berkelanjutan

Jakarta –  Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Sustainable Rural and Regional Development – Forum Indonesia (SRRED-FI) – yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan umum, WWF Indonesia, USAID-IFACS, IAP, IPB, dan UGM mengadakan Dialog Nasional yang bertema Pengembangan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan bertempat di Hotel Bidhakara.

Kegiatan dialog nasional ini bertujuan untuk menghimpun para pemerhati dan pemangku kepentingan pengembangan wilayah dan perdesaan untuk bersama-sama melakukan sharing informasi, pengalaman dan alih pengetahuan dalam mensinkronisasi berbagai program pembangunan perdesaan berkelanjutan dalam rangka yang sesuai dengan tata ruang dan kelestarian lingkungan serta mensosialisasikan forum SRRED-FI sebagai mitra bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di perdesaan serta menjaring pemerhati yang perduli terhadap pengembangan wilayah dan perdesaan untuk menjadi anggota SRRED-FI.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak dalam sambutannya menyatakan bahwa sejalan dengan terbitnya Undang-undang No 6/2014 tentang Desa perlu program-program dalam upaya mengembangkan perdesaan, sehingga dukungan dari perencanaan wilayah dalam implentasi menuju terciptanya desa mandiri sangat diperlukan. Dialog ini merupakan momentum penting dalam menyeimbangkan pembangunan dan meminimalkan dikotomi timur barat.

Ketua Pansus RUU Desa, Akhmad Muqowwam dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa dengan terbitnya UU Desa No 6 tahun 2014, peran Kementerian Pekerjaan Umum adalah penyiapan tata ruang yang baik melalui RTRW Kabupaten dan rencana detil tata ruang serta rencana zonasi. Pengaturan Insentif dan disinsentif Antara perkotaan dan perdesaan juga perlu diatur agar terjadi sinergi di kedua wilayah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang terdiri dari dua panel, panel pertama menghadirkan pembicara yaitu Prof. Ir. Anshori Djausal, MT dari Universitas Lampung , Bapak Kusdiono dari CCLA, dan Thomas Barano dari WWF Indonesia. Panel kedua menghadirkan beberapa perwakilan Kabupaten Penerima P2KPB yaitu Ibu Erniawati, kepala Bappeda Kabupaten Agam, dan Ir. Lalu Satria Atmawinata, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok tengah setelah itu dilanjutkan paparan dari Kesatker wilayah jalan kelok Sembilan. Turut hadir pada acara ini sebagai peserta antara lain adalah para akademisi, pemerintah daerah, asosiasi profesi dan LSM.

Kegiatan ini ditutup dengan dilantiknya Sekretaris Jenderal SRRED-FI yaitu Thomas Barano dari WWF Indonesia oleh presidium SRRED-FI. Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa tahun ini SRRED-FI akan fokus pada dua tema kegiatan yaitu eco-construction dan perdesaan lestari.

Berikut merupakan materi yang disampaikan pada kegiatan ini :

 

Mengembangkan Asosiasi Woupits untuk Kelestarian Hutan Asmat

Pengetahuan dan keterampilan tradisional suku Asmat dalam hal mengukir dan memahat telah diakui sebagai kekayaan intektual yang berkontribusi terhadap keberlangsungan ekologi dan konservasi.

Secara turun temurun generasi suku Asmat belajar tentang keterampilan mengukir dan memahat. Dalam usia dini mereka memahami bahwa sebuah ukiran memiliki nilai sakral dan spiritual yang menghubungkan antara kehidupan masa lalu dan masa kini. Pemahaman terhadap dunia kosmo yang melampaui batas pikir manusia modern menujukkan satu hal nyata; kekinian bagi roh-roh masa lalu. Pemahaman itu kemudian mengkoneksikan para individu suku Asmat untuk menghargai alam -karena kepercayaan bahwa leluhur mereka berada di sana, mengamati dan memberi pengaruh-. Mereka yang memiliki keahlian mengukir disebut woupits.

Di sisi lain, kemampuan untuk memanfaatkan kayu dan dedaunan menjadi karya seni merupakan potensi ekonomi yang menjanjikan. Para pengukir dan penganyam memiliki dasar kuat untuk terus memproduksi karya yang diterima oleh pasar. Saat ini, sektor produk lokal ini tak terserap pasar secara maksimal, padahal terdapat ruang-ruang yang bisa di isi. Sejumlah tantangan menghadapi pengembangan produk lokal ini, seperti : target market (diperlukan kejelian melihat target pembeli. Siapa mereka, darimana saja, kemampuan beli dan sebagainya. Pada umumnya pembeli menginginkan standar originalitas, kualitas, ketersediaan barang dan keterbaharuan design tanpa meninggalkan otentisitas produk itu). Selanjutnya dukungan pemerintah dan koordinasi yang solid. Pemerintah berkewajiban untuk fokus pada aspek budaya dan bekerjasama dengan kelompok pengukir-penganyam untuk menciptakan ikon yang merepresentasikan ‘karya-karya Asmat’. Pemerintah juga seyogyanya berlaku sebagai regulator yang fokus melindungi dan melestarikan karya-karya seni dan budaya Asmat. Serta memahami ancaman, tantangan dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan karya-karya seni ini.

Konsistensi penerapan kebijakan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari seluruh rangkaian kerja ini. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan nilai-nilai pendidikan di kelompok pekerja seni ini, sehingga pada akhirnya mereka tak hanya mendapatkan keuntungan dari karya seni mereka, tapi juga mendapatkan perlindungan semaksimal mungkin dari lembaga pemerintah. Kebijakan juga seharusnya berkorelasi dengan masa depan budaya Asmat. Pemerintah juga memiliki tantangan untuk menciptakan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan karya-karya seni Asmat. Hal lain adalah kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendorong pekerja seni dan budaya ini memahami bahwa mereka menghadapi persaingan yang tinggi di luar sana, dan karenanya harus terus melakukan inovasi dan menciptakan standar-standar tinggi terhadap produk mereka. Tugas selanjutnya adalah melindungi karya-karya ini dari pembajakan.

WWF-Indonesia dalam program Indonesian Forestry and Climate Support (IFACS) USAID memandang; upaya untuk memperbaiki mata rantai pasar dan peningkatan kesejahteraan pengukir dan penganyam berkorelasi erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan alam. WWF-Indonesia bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Kabupaten Asmat bekerja mendorong terbentukknya Asosiasi Pengukir yang kini memiliki keanggotaan sekitar 800an pengukir di seluruh Kabupaten Asmat.

Tugasasosiasi pengukir ini adalah mempromosikan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dimana pola ini sendiri menunjukkan bagian dari konservasi lokal Asmat, pemanfaatan kayu dalam jumlah terbatas, terseleksi dan dipenuhi pertimbangan arif. Bagi WWF-Indonesia, model pengelolaan lokal dan berbasiskan budaya ini patut untuk dipromosikan sebagai bagian dari agro ekosistem untuk memecahkan dilema konservasi yang rentan terjadi akibat pergeseran tata ruang. Kini dukungan lain yang perlu dikuatkan adalah kebijakan, sarana dan prasarana serta kerangka pengelolaan yang memberikan ruang sebesar-besarnya pada kelompok pengelola keterampilan tradisional ini.

 

Sumber dan Narasi oleh Indarwati Aminuddin – WWF Indonesia

KLHS Dalam Tata Ruang Asmat; Strategi Menuju Pembangunan Rendah Emisi, Sebuah Tantangan dan Peluang

Di pertengahan tahun 2013 ini, WWF-Indonesia site Asmat merangkum hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang secara spesifik memfokuskan prioritas wilayah berdasarkan zona hidrologi. Hasil KLHS ini direkomendasikan untuk terintegrasi dalam tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Asmat dengan pertimbangan bahwa Asmat meiliki karakteristik hidrologi yang mencakup ; (1) Zona pasang surut di sungai, banjir harian, pasang purnama dan topografi rendah, (2) Zona transisi fly digul dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, topografi di atas pasang surut, hambatan drainase yang meliputi lansekap pada zona plateu lama, lansekap teras muda dan kompleks, (3) Zona transisi pegunungan dengan ciri-ciri non pasang surut, banjir musiman di rawa belakang, banjir bandang, dengan topografi lereng, depresi, hambatan drainase dan sungai-sungai. Zona Hasil KLHS dapat dilihat pada keterangan di bawah1.

Dalam pemanfaatannya, zona-zona ini kemudian direkomendasikan masuk dalam tiga zona perencanaan makro yakni: Zona pengelolaan adaptif dan zona pengelolaan konservasi. Secara khusus zona pengelolaan konservasi di Asmat mencakup kawasan hutan lindung (SK Menhut No 782 tahun 2012, moratorium penundaan perubahan status hutan menurut Inpres No 6 tahun 2013 dan data HCVA). Sedangkan zona adaptif merupakan zona yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tekanan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sedang zona pengelolaan pesisir mencakup pemanfaatan pesisir yang mengacu pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti naiknya suhu permukaan laut, badai, dan sebagainya. Bila tiga zona itu diintegrasi dalam tata ruang Kabupaten Asmat, maka akan memberikan keuntungan pada lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di luar itu, KLHS membantu Kabupaten Asmat untuk menuju pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Perencanaan makro di atas diusulkan setelah melalui sejumlah kajian dan sosialisasi. Pada 6 Juli 2013, konsultasi WWF-Indonesia, konsultan independen WWF dengan Kepala Lingkungan dan Kepala Bappeda, pada 12 Juli 2013 dijajaran SKPD, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP), serta asistensi terhadap Bappeda Kabupaten Asmat tentang perencanaan berdasarkan sumberdaya dan terakhir adalah berbagi isu tentang pendekatan KLHS dengan USAID IFACS wilayah Asmat pada 18 Juli 2013 yang disusul dengan pembahasan peran untuk penyusunan KLHS dan bagaimana mengintegrasikannya dalam Rencana Tata Ruang Asmat pada 22 Juli 2013.

1 (1) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Deep Peat and Floodplain, (2) Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Floodplain, lokasi hulu dari Rawa Baki, (3) HP, HPK, Pertanian, Perkebunan di Zona Transisi Pergunungan: Lansekap Braiding Rivers, (4) HP, HPK, Pertanian di zona Transisi Fly Digul: Lansekap Transisi Plateau-Teras, (5) HP, Pertanian di Zona Pasang Surut: Lansekap Pasang Surut, (6) Perkebunan, Pertanian di Zona Transisi Fly Digul: Lansekap Teras, (7) Pertanian di Zona Pasang Surut Lansekap Pasang Surut. Hutan Lindung, (8) Pengembangan di Baliem: Dampak ke hilir sungai, terutama Rawa Baki, (9) Potensi tambangan: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas, (10) Potensi tambangan batu bara: Dampak ke hilir sungai, aksesibilitas.

Mitigasi Perubahan Iklim : Memetakan Pangan Lokal Asmat

Sejumlah penelitian tentang sagu (Mclorxylon sp) Papua1 menunjukkan bahwa meski menjadi makanan utama dan terbukti tumbuh secara alami tanpa budidaya, namun Provinsi Papua tidak bisa mengelak dari kerawanan pangan kategori tinggi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir2. Penyebab kerawanan adalah ketidakseimbangan antara tingkat produksi sagu dengan jumlah konsumsi yang terjadi. Revolusi hijau, dimana produksi padi digenjot secara massal dan beras murah ada dimana-mana telah menggeser posisi sagu dan memicu ketergantungan masyarakat Papua terhadap beras-yang justru dari sisi geografis tak sesuai tumbuh di kondisi alam Papua yang cenderung rawa-rawa atau di dataran tinggi. Perluasan lahan padipun berpeluang mengubah tata air Papua. Kini, dalam rangka mengurangi tingkat kerawanan pangan dan kompleksitas perubahan iklim di Papua, terutama di Kabupaten Asmat, Pemerintah didorong mengimplementasikan kebijakan pengembangan budidaya makanan lokal –berbasiskan data akurat– di lokasi yang familiar dengan masyarakat adat.

Data Akurat Melalui Metode Pemetaan Partisipatif

WWF-USAID IFACS menilai, salah satu peluang untuk memperoleh data akurat tentang peta makanan lokal di dusun-dusun sagu adalah dengan mendorong pemetaan komunitas dengan metode SIG (Sistem Informasi Geografis). Sebagai contoh, dari 3 kampung; Tii, Sagapu, Tomor (Distrik Suru-suru) yang telah memanfaatkan program pemetaan komunitas, memperlihatkan data aktual akses masyarakat ke sumber makanan lokal mereka dan pola tradisional yang dilakukan untuk menjaga kawasan tersebut.

Di tahun 2009-2010, WWF Indonesia juga memetakan lokasi pertumbuhan sagu Asmat, di tempat dimana 12 Forum Adat Rumpun (FAR) berdomisili. Dari pemetaan tersebut terekam 304 ribu hektar dusun sagu dari total luas wilayah Asmat; 2,8 juta ha. Peta itu sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Peta ini tergolong akurat karena berbasiskan petunjuk masyarakat itu sendiri, dan dalam tekanan perubahan iklim yang cukup tinggi, petunjuk tersebut bisa digunakan untuk mempertahankan keberadaan pangan lokal agar dampak terburuk; kekurangan makanan bisa terhindarkan dan diantisipasi secara dini.

Sumber : narasi oleh I.Aminuddin-WWF Asmat, peta oleh W.Rumbiak, data oleh WWF Indonesia

—————————

1Rauf 2009, Novarianto 2003
2Badan Ketahanan Pangan. 2009. Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Indonesia.
http://bkp.deptan.go.id/file/petapangan/FSVA_Report.pdf

Pemetaan Partisipatif Komunitas

WWF-Indonesia program Sahul Papua mendorongkan terciptanya ruang diskusi untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan wilayah di Kabupaten Asmat. Langkah singkronisasi ini dilakukan melalui program pemetaan partisipatif yang melibatkan 12 Forum Rumpun Adat (FAR) Asmat. Program awal dimulai pada tahun 2006, dan mengikutsertakan satu rumpun yang berdomisili di sekitar Taman Nasional Lorentz, kawasan terproteksi yang diapit oleh dua kabupaten ; Kabupaten Asmat dan Wamena. Pemetaan bersama itu menghasilkan rancangan peta yang menyertakan kawasan adat seperti lokasi berburu, dusun sagu, sumber air bersih, lokasi persinggahan leluhur dan lokasi perjalanan leluhur. Di tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Asmat melegitimasi peta kawasan penting tersebut. Pengesahan itu sekaligus menjadi isyarat pengakuan dan peningkatan posisi tawar masyarakat Asmat untuk mengelola wilayahnya sendiri secara tradisional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2009-2010, WWF-Indonesia kembali mendorongkan pemetaan kawasan penting masyarakat adat yang melibatkan perwakilan dari 12 FAR Asmat. Proses ini secara langsung mengkoneksikan ide-ide lokal dengan proses pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Asmat. Langkah penting ini telah memberikan membantu penguatan perlindungan hak-hak adat dan pola kerja tradisional suku Asmat di wilayah yang dirancang untuk berkembang. Masuknya kawasan tradisional dan diakui oleh pemerintah telah meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam pembangunan yang seringkali terkait dengan pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dikenal sebagai masyarakat adat yang bergantung penuh dari alam sekitar, dan memiliki kepercayaan kental terhadap dunia lain yang mengambil porsi tersendiri dalam ruang kosmo, melahirkan pola pemanfaatan ruang yang unik dan tradisionil. Pola tradisionil bisa pada sejumlah aktivitas, misalnya membagi wilayah untuk tujuan bersama; berburu, menangkap ikan, mendirikan bangunan rumah dan pemanfaatan hasil hutan. Tiap klan atau marga memiliki porsi tersendiri terhadap wilayah yang telah dibagi tersebut. Pola ini menunjukkan bagaimana etika lokal dan kesadaran dalam menjaga ekosistem terbangun sejak dini dalam diri individu-individu Asmat. Ini kemudian relevan dengan program konservasi yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memperkuat pertahanan masyarakat Asmat dari tekanan perubahan iklim.

Kini, dukungan terhadap hak adat melalui pemanfaatan ruang dan wilayah bertambah kuat setelah munculnya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang status kawasan hutan di kabupaten Asmat (SK Menhut 782, tahun 2012) bahwa 39 persen hutan lindung dan 12 persen kawasan konservasi itu di tambah moratorium Presiden tahun 2013 yang tak mengizinkan status perubahan kawasan. Kebijakan ini memberi keuntungan bagi masyarakat adat Asmat. Selain mendorong pemetaan partisipatif, WWF-Indonesia atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dan USAID melalui program IFACS juga mendorong peningkatan kesadaran warga untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan mendapatkan benefit dari langkah-langkah perlindungan ekologi yang telah mereka lakukan turun temurun.

Sumber : narasi oleh Indarwati Aminuddin-WWF Asmat, data oleh Wika Rumbiak-WWF Indonesia